Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 Triliun untuk 2027, DPR Dorong Pengadaan Bodycam dan CCTV

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Polri dan PPATK pada Rabu (17/6/2026) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2027, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan dihadiri Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Sumber: YouTube Parlemen

Pada rapat tersebut, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun 2027. Dengan tambahan tersebut, kebutuhan anggaran institusi kepolisian diproyeksikan mencapai sekitar Rp126 triliun, jauh melebihi pagu indikatif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut pemaparan Polri, tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan operasional, modernisasi peralatan, pembangunan sarana dan prasarana, hingga penguatan kemampuan sumber daya manusia kepolisian.

Salah satu fokus utama yang mendapat perhatian DPR adalah peningkatan penggunaan teknologi pengawasan dan dokumentasi di lapangan. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR meminta Polri memperbanyak penggunaan kamera pengawas (CCTV) dan kamera tubuh (bodycam) bagi personil yang bertugas. Usulan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menilai penggunaan CCTV dan bodycam dapat membantu mengurangi sengketa dalam proses penegakan hukum, sekaligus melindungi masyarakat maupun petugas dari tuduhan yang tidak berdasar.

“Jadi ketika dia melakukan penangkapan, juga harus anggota kita dilengkapi bodycam supaya tidak ada lagi pertengkaran ada tindak kekerasan atau tidak, tinggal kita memutar kembali yang sudah direkam itu.”

Selain membahas kebutuhan Polri, rapat juga menyoroti usulan anggaran PPATK untuk memperkuat kapasitas pengawasan transaksi keuangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK menilai peningkatan dukungan anggaran diperlukan untuk menghadapi semakin kompleksnya kejahatan keuangan berbasis teknologi.

Pembahasan tambahan anggaran Polri langsung memicu diskusi luas di media sosial. Tidak sedikit yang mempertanyakan urgensi dan besarnya tambahan anggaran tersebut. Mereka menilai pemerintah dan DPR perlu memastikan dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan kepolisian, penegakan hukum, dan keamanan masyarakat. Transparansi penggunaan anggaran menjadi salah satu tuntutan yang paling sering disuarakan.

Sejumlah kalangan juga menyoroti bahwa peningkatan anggaran seharusnya diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Menurut mereka, masyarakat perlu dapat melihat hubungan langsung antara tambahan anggaran dengan peningkatan layanan publik, percepatan penanganan perkara, penurunan pelanggaran etik, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.